Ormas Grib Jaya Bersama Masyarakat Lampung Utara Tolak Armada Batu Bara Melintas di Jalan Umum yang Melebihi Muatan lebih 8 ton

Lampung Utara, gribnewstvlampung@gmail.com)-

Aksi penolakan terhadap armada yang bermuatan batu bara, Ormas Grib Jaya bersama Masyarakat turun aksi di Jalan umum lintas sumatra, bukit kemining kabupaten Lampung Utara pada hari rabu, 14 Januari 2026.

Ketua DPC Grib Jaya Lampung Utara Mul Gani memimpin langsung bersama masyarakat dan turut dihadiri dari Sekretaris DPD Grib Jaya Herman dan beberapa jajarannya diikuti DPC Lampung Barat, DPC pesisir barat, DPC pesawaran, DPC Pringsewu, DPC way kanan, DPC Lampung Tengah dan DPC Lampung Timur dengan lebih kurang ratusan anggota yang hadir beserta masyarakat dan aksi tersebut akan digelar dalam kurun waktu 1 minggu kedepan.

Sekretaris DPD Grib Jaya Provinsi Lampung Herman menyampaikan “aksi yang dilakukan ini berdasarkan PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2015.

TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

Menimbang bahwa seiring dengan terdapatnya kecenderungan operator angkutan barang untuk mengangkut barang melebihi kemampuan daya dukung Jalan dan atau jembatan serta keselamatan lalu lintas, untuk itu perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pengendaliannya “ungkap Herman

Tujuan aksi itu dilakukan untuk kemanusian serta menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam dalam berkendara dijalan umum. Untuk itu kendaraan yang bermuatan hasil tambang batu bara yang sudah melebihi muatan dari 8 ton maka akan dihentikan dan diberi arahan untuk berbalik arah kembali karena muatan yang berlebihan akan berdampak kerusakan pasilitas Jalan umum “jelasnya

Jika aturan pelanggaran tersebut diabaikan oleh pihak pengusaha tambang, maka itu jelas sudah ada aturan dan sangsinya sebagai pelanggar yaitu

Sangsi administratif terdiri dari Peringatan/teguran tertulis, pembongkaran muatan, denda administratif dan atau pencabutan izin usaha. Bahkan denda administratif “tegas Herman

Ormas Grib Jaya beserta masyarakat Lampung Utara meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak dengan tegas Kendaraan tambang batu bara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Tim"